Dalam forum strategis tersebut, Firmansyah hadir mewakili Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Kehadiran ini sekaligus menegaskan keseriusan Pemko Batam dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah secara menyeluruh.
Evaluasi dan Penguatan Digitalisasi Daerah
Pertemuan tersebut membahas capaian implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Selain itu, forum juga menyoroti penguatan Championship TP2DD sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Penilaian dilakukan secara komprehensif, yakni berdasarkan aspek proses sebesar 20 persen, output 50 persen, serta outcome 30 persen. Dengan demikian, setiap daerah dituntut tidak hanya membangun sistem, tetapi juga memastikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tren Positif QRIS di Kepri
Di tingkat provinsi, penggunaan QRIS menunjukkan tren yang sangat positif. Sepanjang 2025, volume transaksi tercatat mencapai sekitar Rp15,33 miliar dengan pertumbuhan lebih dari 145 persen.
Sementara itu, nilai transaksi bahkan menembus sekitar Rp11,55 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam berbagai aktivitas.
Progres Batam Terus Meningkat
Kota Batam sendiri mencatat perkembangan signifikan dalam implementasi P2DD. Capaian meningkat tajam dari 15 persen pada 2021, kemudian melonjak menjadi 65 persen pada 2022, lalu 83 persen pada 2023, dan mencapai 85 persen pada 2024.
Meskipun pada 2025 berada di angka 62,5 persen, kondisi ini justru menjadi perhatian serius untuk mendorong percepatan ke depan. Pemerintah daerah melihat adanya peluang besar untuk kembali meningkatkan capaian tersebut.
Transaksi Non-Tunai Sudah Maksimal, Kanal Digital Perlu Diperluas
Secara implementasi, Batam telah mencapai 100 persen transaksi non-tunai untuk belanja daerah dan pajak daerah. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam pemanfaatan kanal digital yang belum optimal.
Saat ini, kanal konvensional masih mendominasi sekitar 60 persen. Oleh karena itu, Pemko Batam terus mendorong masyarakat agar beralih ke kanal digital yang lebih efisien dan transparan.
Fokus pada Pemanfaatan, Bukan Sekadar Sistem
Firmansyah menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada penyediaan sistem digital, tetapi juga pada optimalisasi penggunaannya.
“Kami mendorong digitalisasi yang benar-benar digunakan sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya berhenti pada infrastruktur, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Strategi Percepatan dan Harapan ke Depan
Ke depan, Pemerintah Kota Batam akan memperkuat koordinasi TP2DD lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, integrasi data akan terus ditingkatkan, sementara penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan virtual account akan diperluas.
Langkah tersebut juga diiringi dengan edukasi kepada masyarakat serta penguatan kapasitas perangkat daerah. Dengan demikian, transformasi digital dapat berjalan lebih masif, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Pemko Batam menegaskan komitmennya menjadikan tahun 2026 sebagai momentum akselerasi digitalisasi daerah sekaligus memperkuat posisi Batam dalam Championship TP2DD, baik di tingkat regional maupun nasional.
