Pembahasan ini penting karena Ranperda akan menjadi pedoman resmi dalam mengatur peran dan fungsi LAM di Kota Batam.
Mengapa Ranperda LAM Dibutuhkan?
Ranperda ini dibutuhkan karena Lembaga Adat Melayu berperan sebagai payung bagi berbagai organisasi paguyuban sosial, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Tanpa regulasi yang jelas, fungsi pembinaan dan pelestarian adat Melayu tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Melalui regulasi ini, DPRD Kota Batam ingin memastikan LAM dapat bekerja secara terarah, terstruktur, dan sesuai aturan.
Siapa Saja yang Terlibat?
Anggota Pansus Haji Sulaiman dan Warya Burhanuddin memimpin rapat pembahasan. Pansus juga menggandeng Bagian Hukum Setdako Batam untuk menyusun norma hukum secara tepat. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memberikan pandangan agar substansi Ranperda tetap sejalan dengan upaya pelestarian budaya Melayu.
Kolaborasi ini memastikan regulasi tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan secara kultural.
Apa Tahapan Selanjutnya?
Setelah pembahasan selesai dan draf Ranperda dinyatakan matang, DPRD Kota Batam akan membawa dokumen tersebut ke tahap berikutnya sesuai mekanisme legislasi daerah.
Dengan proses ini, Pansus DPRD Kota Batam berharap Ranperda LAM mampu memperkuat identitas budaya Melayu serta meningkatkan sinergi organisasi kemasyarakatan di Kota Batam.***
