BEGINI.ID: Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menilai program Kampung Nelayan yang digagas pemerintahan Prabowo–Gibran dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam membangun wilayah pesisir.
Menurut Ansar, program tersebut sangat strategis karena mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di provinsi yang 96 persen wilayahnya berupa lautan.
“Makanya, kami gencar melobi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Kepri mendapat porsi besar dari program Kampung Nelayan, karena satu unit program ini mendapat dukungan anggaran sekitar Rp22 miliar,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Rabu (12/11/2025).
Pemerintah Provinsi Kepri telah mengusulkan 115 titik Kampung Nelayan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota kepada KKP. Usulan tersebut sudah dibahas bersama Direktorat Jenderal Budidaya KKP dengan melibatkan para kepala daerah di Kepri.
Ansar menyebutkan kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah kewajiban penyediaan lahan yang cukup luas di setiap lokasi. “Kami berencana meminta diskresi ke KKP, karena tidak semua pulau di Kepri memiliki lahan yang besar,” jelasnya.
Selain program Kampung Nelayan, Pemprov Kepri juga aktif memperjuangkan program strategis pemerintah pusat lainnya seperti program tiga juta rumah, sekolah rakyat, serta pengembangan fasilitas pertanian dan kesehatan.
Ansar menegaskan, dengan kekuatan APBD Kepri yang masih di bawah Rp4 triliun, pemerintah provinsi harus proaktif mencari peluang pendanaan dari kementerian dan lembaga pusat.
“Sebagian besar program strategis nasional di daerah dialokasikan melalui kementerian. Karena itu, saya tugaskan dinas-dinas untuk aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat,” tegas Ansar.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.408 pulau membutuhkan dukungan fiskal yang kuat agar pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat dapat meningkat, khususnya di wilayah terluar.
“Kita harus terus bekerja keras dan mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi kekurangan APBD Kepri,” kata Ansar.(rizka)
